BANYUWANGI – Detik dinamika.com // Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, tapi rakyat di tapal batas Jawa Timur-Bali justru harus “menyembah tanah” akibat lumpuhnya jalur utama. Penutupan jalan nasional Banyuwangi-Jember di kawasan Gunung Gumitir bukan hanya menyusahkan pengguna jalan, tapi juga menelanjangi bobroknya tata kelola jalan dan lambannya respons pemerintah.
Alih-alih ditangani cepat, kendaraan besar terpaksa memutar lewat Bondowoso-Situbondo, sedangkan sepeda motor dialihkan ke jalan sempit milik PTPN 1 Regional 5. Jalan produksi itu sejatinya dibuat untuk mengangkut hasil perkebunan seperti karet, kopi, coklat, dan kayu dari lahan seluas lebih dari 2.000 hektare, bukan untuk jalur umum.
Ketua Aliansi LSM Banyuwangi, Rudy Voeler, yang juga dikenal sebagai Rudy Suharto, melontarkan kritik keras kepada Gubernur Jawa Timur, Direksi PTPN 1 Regional 5, dan para kepala daerah terkait.
“Gubernur dua periode kok kerjanya cuma konten makan mangga, pisang, apel. Jalan nasional putus, rakyat susah, dia malah ngurusi badokan! Kalau nggak mampu, mundur saja! Sama halnya Direksi PTPN 1 Regional 5, kalau bangun jalan produksi saja tak sanggup, lebih baik minggat dari jabatannya!,” tegas Rudy Voeler, Minggu (3/8/2025).
Rudy menyoroti, bahwa sejak era kolonial hingga saat ini, PTPN 1 telah menghasilkan triliunan rupiah dari sektor perkebunan. Namun, infrastruktur jalan di wilayah produksinya justru tetap seperti zaman perang.
“Diduga hasil panen ribuan triliun dari Gunung Gumitir itu hanya masuk ke kas Surabaya lalu diarak ke Kementerian BUMN di Jakarta untuk dikorupsi dan dibancaki para pejabat bermental rampok,” sindirnya tajam.
Rudy juga menuding Bupati Banyuwangi dan Jember abai menyelesaikan jalur alternatif utama yakni Jalur Lintas Selatan (JLS). Padahal jalur ini hanya kurang sekitar 13 km dan dua jembatan untuk menghubungkan Malangsari (Kalibaru) ke Kecamatan Silo (Jember).
“Tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi sejak beroperasi 10 tahun lalu sudah menghasilkan ratusan ton emas. Tapi untuk bangun 13 km jalan saja, hasilnya entah ke mana. Diduga hanya dikuasai segelintir elite. Rakyat cuma dapat polusi dan kerusakan jalan,” suluk Rudy.
Tak ketinggalan, Rudy menyentil gaya kepemimpinan kepala daerah yang lebih suka tampil di hadapan kamera daripada bekerja menyelesaikan persoalan.
“Bupati Jember kalau cuma bisa senam sama emak-emak di alun-alun dan mimpin kenduren, ya ndak usah ngaku-ngaku pemimpin rakyat! Jalur JLS itu harus jadi prioritas nasional,” tegasnya.
Ia juga menyindir kinerja DPRD di berbagai level:
“DPRD Banyuwangi, DPRD Jember, DPRD Jatim… Jangan cuma datang, duduk, dengar, duit, dan ngantuk. Rakyat butuh solusi, bukan akrobat politik!”
Rudy Voeler menutup pernyataannya dengan desakan keras: jika semua pihak tidak sanggup memperjuangkan hak rakyat, maka sebaiknya mundur dengan hormat sebelum ditendang oleh sejarah.
