BANYUWANGI – Detik dinamika.com // Setiap Minggu pagi di Taman Blambangan, aroma kuliner lokal bertemu semangat UMKM. Di balik tenda-tenda sederhana itu, ada ratusan keluarga menggantungkan hidup dari Banyuwangi Creative Market (BCM). Tapi kini, denyut ekonomi rakyat ini nyaris diputus sepihak. Kenapa?
Semua bermula dari akhir 2019, ketika Car Free Day (CFD) dialihkan dari Jalan Ahmad Yani ke Jalan Dr. Sutomo. Di situlah Camat Banyuwangi saat itu, Muhammad Lutfi, melihat potensi ekonomi dan menyatukan pelapak yang sebelumnya tercerai-berai. Lahirlah embrio BCM, dimulai dari 7 pedagang, berkembang jadi 185 pelapak yang kini menghidupi ratusan rumah tangga.
Pandemi sempat menghantam, tapi BCM tak tumbang. Justru bangkit lebih solid, melibatkan mantan pekerja hotel, chef yang kehilangan pekerjaan, hingga UMKM binaan dinas-dinas. Sementara CFD lain lesu, BCM bergeliat.
Pada 2023, Lutfi berpindah posisi menjadi Plt. Kepala Bakesbangpol. Tongkat estafet kemudian dibersamai oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata MY. Bramudya, yang mendorong penguatan legalitas. BCM pun resmi bernama “Pelapak Car Free Day Blambangan” dengan legal standing Kemenkumham, dan berjalan mandiri tanpa APBD.
Namun awal 2025, angin tak lagi sejuk. Ketika Wakil Presiden hendak datang ke Banyuwangi, pelapak diminta libur mendadak. Mereka tetap berjualan, dan ironi terjadi: apel TNI-Polri berlangsung lancar, bahkan sebagian aparat sarapan santai di tenda-tenda BCM.
Puncaknya terjadi pada 25 Juni 2025. Undangan rapat evaluasi dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dwi Yanto, ternyata berubah jadi pemaksaan relokasi ke Jalan A. Yani. Tanpa kajian, tanpa musyawarah, dan tanpa kejelasan, pelapak disodori layout CFD baru. Taman Blambangan disebut akan “direvitalisasi”, tapi di lapangan: tak ada plang proyek, tak ada peta zonasi, dan tak ada roadmap ekonomi.
BCM merasa bukan lagi didampingi, tapi digiring. Karena itu, mereka mengadu ke Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK), yang diketuai oleh aktivis kebangsaan Hakim Said, SH, untuk mendapatkan advokasi hukum dan perlindungan sosial. BCM juga mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD Banyuwangi, berharap para wakil rakyat masih punya telinga dan hati.
“Kalau revitalisasi memang baik, kenapa harus menggusur pelapak yang sudah bertahun-tahun mandiri, bukan membebani APBD? Kalau mau membentuk zona ekonomi baru, ya paralel, bukan penggusuran,” ujar Rachmad Hidayat, Ketua BCM.
BCM tetap keukeuh pada semboyan mereka:
“Nang Kene Wae!”
Karena di sinilah rakyat berdagang. Di sinilah ekonomi tumbuh. Di sinilah harapan hidup bernama UMKM dibangun dengan keringat, bukan proposal.
