BANYUWANGI – Detik dinamika.com // Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (PUSKAPTIS) Banyuwangi secara resmi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kapolresta Banyuwangi mengenai rencana aksi demonstrasi penolakan terhadap pelaksanaan Tour de Banyuwangi Ijen (TDBI) 2025. Aksi tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, dengan melibatkan sekitar 1.000 peserta.
Dalam surat bernomor 028/PUSKAPTIS/VII/2025 tertanggal 23 Juli 2025 itu, PUSKAPTIS menyatakan bahwa pelaksanaan Tour de Banyuwangi Ijen selama ini justru menimbulkan beban pengeluaran daerah yang lebih besar dibandingkan manfaat ekonominya. Mereka menilai bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat luas, namun justru menyebabkan kemacetan parah akibat penutupan akses utama seperti jalur Gumitir dan wilayah ASDP Ketapang.
“Penutupan jalur akibat kegiatan ini membuat wilayah Banyuwangi macet total (lumpuh), mengganggu distribusi logistik serta berdampak pada perekonomian Banyuwangi yang kami hitung menurun hingga Rp164 miliar,” demikian bunyi keterangan dalam surat tersebut.
Aksi demonstrasi bertajuk “Menolak Tour de Banyuwangi Ijen 2025” ini akan dimulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di RTH Kedayunan. Para peserta akan membawa alat peraga seperti megaphone, dump truck, sepeda motor, serta spanduk dan banner.
Adapun sasaran aksi meliputi empat lokasi strategis, yakni:
- Kantor Pemda Kabupaten Banyuwangi,
- Kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi,
- Kantor Dinas Pariwisata Banyuwangi (DISPAR), dan
- Pendopo Kabupaten Banyuwangi.
Aksi ini dikoordinatori oleh Mohamad Amrullah, S.H., M.Hum. Pihaknya berharap aparat kepolisian dan pemerintah daerah memberikan perhatian dan respons atas aspirasi masyarakat yang menolak ajang tahunan tersebut karena dinilai membebani keuangan daerah tanpa dampak ekonomi yang jelas bagi rakyat.
Belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait rencana aksi ini. Namun, gelombang kritik terhadap pelaksanaan TDBI kian menguat seiring munculnya sorotan publik terhadap prioritas anggaran dan dampak nyata dari event tersebut bagi masyarakat bawah.
