Banyuwangi | 22 Juli 2025 – Pernyataan mengejutkan disampaikan oleh anggota DPRD Banyuwangi Fraksi NasDem, Zamroni, yang menyebut bahwa keberadaan PT Bumi Suksesindo (BSI) memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar tambang. Namun pernyataan ini justru menuai sorotan tajam dari publik dan para pemerhati lingkungan.
Pasalnya, hingga kini Zamroni belum menunjukkan data konkret untuk mendukung ucapannya. Sikap ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan rekan sesama Komisi IV DPRD Banyuwangi, H. Suwito dari Fraksi Gerindra, yang secara tegas mengkritik keberadaan PT BSI.
“Saya melihat langsung di lapangan. Banyak pengrusakan yang terjadi, bahkan aktivitas penambangan dengan metode peledakan (blasting) bisa merusak ekosistem jangka panjang,” kata Suwito usai rapat di Kantor DPRD Banyuwangi.
Suwito menilai, aktivitas tambang tidak memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan warga sekitar, justru memperparah kerusakan lingkungan yang bisa berdampak lintas generasi.
Zamroni Bungkam, Publik Curiga
Ketika awak media berusaha meminta klarifikasi langsung kepada Zamroni di ruang Komisi IV DPRD Banyuwangi, Selasa (22/7), ia menolak diwawancarai dan hanya menjawab singkat,
“Tanyakan pada Suwito, saya masih ada rapat.” Ia kemudian langsung masuk ke ruang sidang tanpa memberi keterangan lebih lanjut.
Usai rapat pun, Zamroni tidak terlihat kembali ke ruang kerjanya dan dikabarkan langsung meninggalkan gedung DPRD. Pesan WhatsApp yang dikirim awak media untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut juga tidak dijawab hingga berita ini ditayangkan.
Sikap menghindar ini memicu kecurigaan publik. “Kalau benar ada dampak positif, sebutkan dong datanya. Jangan sampai ini jadi opini kosong yang menutupi fakta di lapangan,” ujar Agus Samiaji, ketua DPC PW FRN Banyuwangi.
Transparansi Dibutuhkan Agar Tidak Jadi Kepentingan Segelintir Orang
Masyarakat dan aktivis lingkungan menyerukan pentingnya transparansi dari para wakil rakyat dalam menyikapi persoalan PT BSI. Ketertutupan informasi dan perbedaan pernyataan antaranggota DPRD berpotensi menimbulkan keresahan dan memperparah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Transparansi adalah kunci. Tanpa itu, semua akan terlihat seperti permainan kepentingan segelintir orang. Ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut masa depan lingkungan dan kehidupan warga sekitar tambang,” tegas Raden, aktivis lingkungan Banyuwangi.
Tuntutan Audit dan Forum Terbuka
Seiring dengan itu, masyarakat mendesak DPRD Banyuwangi menggelar forum terbuka dengan mengundang semua pihak, termasuk PT BSI, warga terdampak, dan lembaga independen untuk membedah dampak sosial-ekologis tambang Tumpang Pitu.
“Kalau tidak ada audit menyeluruh, maka konflik akan terus memanas. Rakyat menunggu keberpihakan wakilnya apakah benar berdiri bersama rakyat atau justru bersama korporasi,” imbuh Rini, tokoh perempuan dari Pesanggaran.
Perbedaan tajam antara dua anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi bukan hanya soal opini, melainkan soal arah kebijakan dan keberanian menyuarakan kebenaran. Masyarakat kini menanti sikap lembaga secara institusional, bukan hanya pernyataan individu yang menimbulkan polemik.
Sumber: (tim investigasi PWFRN).
