Banyuwangi – Detik dinamika.com // Di tengah arus deras digitalisasi, satu komunitas yang dulu memegang kendali narasi kini mulai goyah: para wartawan. Lebih tepatnya, sekelompok wartawan yang selama ini merasa nyaman dalam posisi aman, dengan akses eksklusif, relasi kekuasaan, dan kenyamanan MoU bersama pemerintah maupun para stakeholder lokal.
Selama bertahun-tahun, mereka menikmati privilege profesi yang tak terganggu. Namun kini, era media sosial telah membuka panggung baru: siapa pun bisa menjadi penyampai pesan, bahkan penentu opini publik. Cukup dengan gawai dan keberanian menyuarakan fakta, masyarakat awam bisa menjelma menjadi watchdog sosial yang lebih responsif ketimbang jurnalis konvensional.
Ketakutan pun muncul. Bukan karena kehilangan nilai jurnalistik, tetapi karena posisi tawar sebagai pengontrol narasi mulai terkikis. Wartawan yang dulu jadi satu-satunya corong informasi kini harus berbagi ruang, bahkan tersisih oleh para jurnalis netizen yang tak terikat MoU, tak terikat birokrasi, dan tak mudah dibungkam.
Tak sedikit dari komunitas ini yang akhirnya berupaya membendung jurnalisme netizen dengan berbagai cara. Mulai dari mendiskreditkan konten warga, menggiring opini bahwa hanya pers berbadan hukum dan yang ber-MoU yang sah, hingga mendorong regulasi yang menyudutkan kebebasan berekspresi.
Padahal, realitasnya tak bisa dibendung. Era digital adalah ruang publik baru, dan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan informasi kini sadar: mereka berhak bersuara, selama berdasarkan data dan fakta. Selama tidak melanggar hukum, jurnalisme warga bukan pelanggaran, tapi justru pelengkap demokrasi.
Yang seharusnya dilakukan oleh wartawan bukan memusuhi, tapi beradaptasi dan bertransformasi. Kembali menguatkan etika, membangun kepercayaan publik, dan menunjukkan bahwa jurnalisme sejati tak sekadar dekat dengan kekuasaan, tapi berpihak pada kebenaran.
Zona nyaman itu memang menyenangkan. Tapi di era digital, yang bertahan bukan yang paling nyaman, melainkan yang paling relevan.
